SPBE x PEMDI

Akselerasi Transformasi Digital Kabupaten Garut menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas dan terintegrasi.

Indeks SPBE

Perkembangan nilai indeks SPBE Kabupaten Garut

Kematangan

Sangat Baik

Indeks PEMDI

Capaian nilai indeks PEMDI Kabupaten Garut

Lihat Detail

Indeks Pemdi Tahun Berjalan

Progres nilai evaluasi kinerja pemerintah digital secara mandiri vs target yang ditetapkan

Initiate / Kurang

0.30 Nilai Mandiri Terkini

Skor Target 2026

1.00

1.5

2.5

3.5

4.0

Initiate
Kurang

Emerging
Cukup

Developing
Baik

Embedded
Sgt Baik

Leading
Memuaskan

Daftar Indikator PEMDI

Daftar indikator evaluasi Kinerja Pemerintah Digital beserta deskripsi dan kriteria tiap tingkat kematangan

Daftar Indikator

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi untuk perencanaan pada Instansi Pemerintah dalam tahap penyusunan	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi untuk perencanaan pada Instansi Pemerintah di tingkat mikro telah disusun. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemdi dan penerapan Arsitektur Pemdi pada tingkat mikro telah dilakukan pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah, untuk mendukung transformasi tata kelola Pemdi dan pembangunan di lingkungan Instansi Pemerintah.	Langkah-langkah atau kegiatan nyata telah dilaksanakan, sesuai Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah. Telah memanfaatkan Arsitektur Pemdi, pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan di lingkungan Instansi Pemerintah.	Telah dilakukan reviu atas Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah; dan Telah memanfaatkan Arsitektur Pemdi, pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik, serta telah dilakukan reviu, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional.	Langkah-langkah atau kegiatan nyata telah dilaksanakan sesuai reviu atas Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah; dan Telah memanfaatkan reviu Arsitektur Pemdi, pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Kondisi	Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital, telah masuk ke dalam Rencana Strategis pada Instansi Pusat. Substansi Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital dalam tahap penyusunan untuk masuk ke dalam Rencana Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Pemerintah Daerah, atau Substansi Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital dalam tahap penyusunan ke dalam Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah, apabila tidak dapat memasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Pemerintah Daerah.	Substansi Rencana Aksi Pemerintah Digital telah masuk ke dalam Rencana Strategis pada Instansi Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Pemerintah Daerah, atau Substansi Rencana Aksi Pemerintah Digital telah masuk ke dalam Keputusan Kepala Daerah, Arsitektur Pemerintah Digital telah ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah Rencana Aksi Pemerintah Digital telah dianggarkan untuk menjamin pelaksanaan Pemerintah Digital di masing-masing Pemerintah Daerah Langkah-langkah atau kegiatan nyata telah dilaksanakan, sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital dan telah memanfaatkan Arsitektur Pemerintah Digital, pada sebagian Layanan Digital IPPD Rencana Aksi Pemerintah Digital dan Arsitektur Pemerintah Digital telah disusun secara kolaboratif oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital IPPD Rencana Aksi Pemerintah Digital dan Arsitektur Pemerintah Digital didasarkan atas arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional setiap 5 tahun.	Menyusun Arsitektur Pemerintah Digital sebagai dasar perencanaan dan penganggaran secara terpadu untuk pembangunan/pengembangan Layanan Digital di lingkungannya, yang selaras dengan strategi Pemerintah Digital Pemerintah Provinsi, serta dilakukan reviu secara berkala.	Perencanaan Transformasi Digital Pemerintah telah dilaksanakan secara konsisten lebih dari 2 tahun terakhir, mendukung kinerja bersama untuk mencapai sasaran strategis nasional, dan diselaraskan dengan perencanaan pada Pemerintah Provinsi berbasis Arsitektur Pemerintah Digital.	Optimalisasi Rencana Aksi Pemerintah Digital IPPD.
Bukti Dukung	Rancangan Rencana Strategis pada Instansi Pusat untuk pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Instansi Pusat Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Daerah atau, Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital.	Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital. Bukti kegiatan konsolidasi kolaboratif Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam menyusun Rencana Aksi Pemerintah Digital. Perencanaan dan Anggaran yang mendukung Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pengisian Arsitektur Pemerintah Digital pada sebagian Layanan Digital Pemerintah melalui SIAP Digital.	Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital. Bukti kegiatan konsolidasi kolaboratifTim Koordinasi Pemerintah Digital dalam menyusun Rencana Aksi Pemerintah Digital. Perencanaan dan Anggaran yang mendukung Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pengisian Arsitektur Pemerintah Digital pada seluruh Layanan Digital Pemerintah melalui SIAP Digital.	Bukti penerapan strategi Transformasi Digital Pemerintah. Arsitektur Pemerintah Digital yang selanjutnya menjadi referensi pembangunan/pengembangan Keterpaduan Layanan Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah, terintegrasi dengan Layanan Digital Pemerintah Provinsi dan menjadi bagian Layanan Digital Pemerintah.	Bukti penerapan strategi Transformasi Digital Pemerintah. Arsitektur Pemerintah Digital yang selanjutnya menjadi referensi pembangunan/pengembangan Keterpaduan Layanan Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah, terintegrasi dengan Layanan Digital Pemerintah Provinsi dan menjadi bagian Layanan Digital Pemerintah. Perubahan Rencana Aksi Pemerintah Digital.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah masih dalam penyusunan dan Manajemen Layanan Digital Pemerintah dilaksanakan tingkat Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi arah pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah, pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi arah pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah, pada seluruh Layanan Digital Instansi Pemerintah.	Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Instansi Pemerintah telah dilakukan reviu secara menyeluruh.	Penerapan tindak lanjut sesuai reviu telah dilakukan secara menyeluruh pada Layanan Digital Instansi Pemerintah.
Kondisi	Manajemen Layanan Digital Pemerintah dilaksanakan mengacu pada Rencana Aksi Pemerintah Digital dan Arsitektur Pemerintah Digital pada tingkat mikro yang telah ditetapkan.	Manajemen Layanan Digital Pemerintah telah dijadikan sebagai referensi dalamRencana Aksi Pemerintah Digital dan Arsitektur Pemerintah Digital pada tingkat mikro yang telah ditetapkan.	Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah telah dilaksanakan terhadap seluruh Layanan Digital IPPD.	Manajemen Layanan Digital Pemerintah telah dilaksanakan secara konsisten lebih dari 2 tahun terakhir dan telah melakukan reviu kepada seluruh Layanan Digital IPPD, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional	Optimalisasi Manajemen Layanan Digital Pemerintah telah dilaksanakan secara konsisten lebih dari 2 tahun terakhir dan telah diterapkan kepada seluruh Layanan Digital IPPD, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional
Bukti Dukung	Rencana Aksi Pemerintah Digital. Bukti Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah.	Rencana Aksi Pemerintah Digital. Bukti Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah.	Rencana Aksi Pemerintah Digital. Bukti Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah.	Laporan Reviu Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah.	Optimalisasi Manajemen Layanan Digital Pemerintah

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam persiapan peningkatan kompetensi digital kepada ASN berbasis peta kompetensi untuk mencapai kompetensi digital optimal.	Telah melaksanakan peningkatan kompetensi digital kepada lebih dari 90% ASN pengelola untuk mencapai kompetensi digital optimal.	Telah melaksanakan peningkatan kompetensi digital kepada lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital, serta sumber daya lainnya secara menyeluruh untuk mencapai kompetensi digital optimal.	Telah memiliki kompetensi digital ASN untuk dapat memanfaatkan AI dan Analisis Data secara intensif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah.	Telah memiliki kompetensi digital ASN untuk dapat memanfaatkan AI, Analisis Data, dan teknologi mutakhir secara intensif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah, dalam rangka mendukung transformasi tata kelola Pemdi untuk pembangunan nasional.
Kondisi	Lebih dari 50% ASN telah mengikuti peningkatan kompetensi digital dengan sertifikasi digital sesuai jabatan, didata melalui sistem kepegawaian nasional. Telah menyusun peta kompetensi untuk perencanaan, pengembangan SDM Pemerintah Digital. ASN mulai menggunakan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Pemanfaatan komunitas belajar informal mulai terbentuk (grup diskusi, kelas berbagi). Tersedia microlearning internal (modul singkat, video, e-learning sederhana).	Lebih dari 90% ASN telah mengikuti peningkatan kompetensi digital dengan sertifikasi digital sesuai jabatan, didata melalui sistem kepegawaian nasional. Telah memanfaatkan peta kompetensi untuk pengembangan SDM Pemerintah Digital. Lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital mulai menggunakan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Pemanfaatan komunitas belajar informal mulai terbentuk (grup diskusi, kelas berbagi) kepada lebih dari 20% ASN. Pemanfaatan forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN. Telah memanfaatkan pembelajaran digital yang terintegrasi secara nasional.	Lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital telah mengikuti peningkatan kompetensi digital dengan sertifikasi digital sesuai jabatan, didata melalui sistem kepegawaian nasional. Telah memanfaatkan peta kompetensi digital untuk pengembangan SDM Pemerintah Digital. Pemanfaatan komunitas belajar informal telah terbentuk (grup diskusi, kelas berbagi) kepada lebih dari 50% ASN. Pemanfaatan forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN kepada lebih dari 50% ASN pengelola layanan digital. Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artifical Intelligence/AI) dan Analisis Data oleh lebih dari 20% ASN untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas IPPD. Telah memanfaatkan pembelajaran digital yang terintegrasi secara nasional	Lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital telah mengikuti peningkatan kompetensi digital dengan sertifikasi digital sesuai jabatan, didata melalui sistem kepegawaian nasional. Telah memanfaatkan peta kompetensi digital untuk pengembangan SDM Pemerintah Digital. Lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital mulai menggunakan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Pemanfaatan komunitas belajar informal telah terbentuk (grup diskusi, kelas berbagi) kepada lebih dari 75% ASN. Pemanfaatan forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN kepada lebih dari 50% ASN pengelola layanan digital. Pemanfaatan AI dan Analisis Data oleh lebih dari 50% ASN untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas IPPD. Telah memanfaatkan pembelajaran digital yang terintegrasi secara nasional.	Lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital telah mengikuti peningkatan kompetensi digital dengan sertifikasi digital sesuai jabatan, didata melalui sistem kepegawaian nasional. Telah memanfaatkan peta kompetensi digital untuk pengembangan SDM Pemerintah Digital. Lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital mulai menggunakan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Pemanfaatan komunitas belajar informal telah terbentuk (grup diskusi, kelas berbagi) kepada lebih dari 90% ASN. Pemanfaatan forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN kepada lebih dari 50% ASN pengelola layanan digital. Memiliki sertifikat internasional keahlian digital kepada lebih dari 20% ASN pengelola layanan digital Pemanfaatan AI dan Analisis Data oleh lebih dari 90% ASN untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas IPPD. Telah memanfaatkan pembelajaran digital yang terintegrasi secara nasional. Telah memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas IPPD.
Bukti Dukung	Peta Kompetensi untuk pelaksanaan Pemerintah Digital. Bukti penggunaan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Dokumentasi pelaksanaan komunitas belajar. Laporan penggunaan microlearning internal (modul singkat, video, e-learning sederhana).	Peta Kompetensi untuk pelaksanaan Pemerintah Digital. Laporan peningkatan kompetensi digital. Bukti penggunaan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Dokumentasi pelaksanaan komunitas belajar. Laporan penggunaan pembelajaran digital nasional. Laporan keikutsertaan pada forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN.	Peta Kompetensi Digital untuk pelaksanaan Pemerintah Digital. Laporan peningkatan kompetensi digital. Bukti penggunaan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Dokumentasi pelaksanaan komunitas belajar. Laporan penggunaan pembelajaran digital nasional. Laporan Pemanfaatan AI dan Analisis Data. Laporan keikutsertaan pada forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN.	Peta Kompetensi Digital untuk pelaksanaan Pemerintah Digital. Laporan peningkatan kompetensi digital. Bukti penggunaan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Dokumentasi pelaksanaan komunitasbelajar. Laporan penggunaan pembelajaran digital nasional. Laporan Pemanfaatan AI dan Analisis Data. Laporan keikutsertaan pada forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN.	Peta Kompetensi Digital untuk pelaksanaan Pemerintah Digital. Laporan peningkatan kompetensi digital. Bukti penggunaan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal. Dokumentasi pelaksanaan komunitas belajar. Laporan penggunaan pembelajaran digital nasional. Laporan berupa daftar ASN dan Sertifikat yang didapatkan. Laporan Pemanfaatan AI dan Analisis Data. Laporan keikutsertaan pada forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN. Laporan pemanfaatan teknologi terbaru.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah masih dalam penyusunan mengenai kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah di lingkungan instansi, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemdi yang dilaksanakan secara terarah sesuai dengan kebutuhan.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi dalam pelaksanaan kolaborasi antar Instansi Pemerintah hingga kolaborasi di tingkat nasional, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemdi.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi dalam pelaksanaan kolaborasi antar Instansi Pemerintah, bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penerapan Pemdi, serta bersifat partisipasi aktif para pihak (co-creation).	Kolaborasi antar Instansi Pemerintah bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penerapan Pemdi telah dilaksanakan secara terarah di tingkat Instansi Pemerintah, serta telah dilakukan reviu; dan/atau Kolaborasi antar Instansi Pemerintah dalam rangka koordinasi dan konsolidasi untuk memberikan layanan kepada Presiden melalui Dasbor Presiden.	Penerapan tindak lanjut sesuai reviu secara menyeluruh pada kegiatan kolaborasi Pemdi.
Kondisi	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di IPPD dalam penerapan sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital IPPD.	Kolaborasi antar IPPD dalam penerapan sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital IPPD.	Kolaborasi antar IPPD dalam penerapan sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital IPPD.	Telah dilaksanakan reviu pada kegiatan kolaborasi Pemerintah Digital	Optimalisasi kolaborasi Pemerintah Digital telah dilaksanakan dan telah diterapkan dalam rangka mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, memberikan layanan kepada masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (Human-Based) yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Bukti Dukung	Penetapan Tim Koordinasi Pemerintah Digital IPPD. Rencana Aksi Pemerintah Digital dengan rincian rencana kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam menerapkan Pemerintah Digital. Bukti Pelaksanaan Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam menerapkan Pemerintah Digital sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital.	Rencana Aksi Pemerintah Digital dengan rincian rencana kolaborasi antar IPPD dalam menerapkan Pemerintah Digital. Bukti Pelaksanaan Kolaborasi antar IPPD dalam menerapkan Pemerintah Digital sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital.	Rencana Aksi Pemerintah Digital dengan rincian rencana kolaborasi antar IPPD dalam menerapkan Pemerintah Digital. Bukti Pelaksanaan Kolaborasi antar IPPD bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam menerapkan Pemerintah Digital sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital.	Laporan Reviu kegiatan Kolaborasi Pemerintah Digital	Optimalisasi Kolaborasi Pemerintah Digital.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam tahap penyiapan untuk Penyelenggara SDI dan dokumentasi dasar terhadap inisiatif tata kelola data sesuai dengan prinsip SDI. Dalam tahap penyiapan mekanisme koordinasi atau regulasi internal dan berproses untuk pemanfaatan data pada Layanan Digital Pemerintah. 0 < SDI < 12,5	Sudah terbentuk penyelenggara SDI untuk inisiatif tata kelola data yang diproduksi oleh instansi, sesuai prinsip SDI. Sudah mulai menyusun metadata atau pembahasan standar data, namun belum terdokumentasi dengan baik atau belum berjalan konsisten. Sudah terdapat inisiatif pemanfaatan data untuk Layanan Digital Pemerintah. 12,5 < SDI < 37,5	Struktur kelembagaan dan regulasi dasar tata kelola data sudah tersedia. Sebagian besar data sudah memiliki standar data dan metadata. Memiliki sistem berbagi pakai data, namun interoperabilitas dan pemanfaatan data lintas sektor masih terbatas. 37,5 < SDI < 62,5	Hampir seluruh prinsip SDI telah diterapkan dengan baik dan konsisten dalam data yang di produksi Instansi. Terdapat integrasi sistem, data digunakan lintas instansi. Telah dilakukan evaluasi pemanfaatan data dalam kebijakan. 62,5 < SDI < 75; dan/atau Data sesuai yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah telah dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden; dan/atau Dilakukan evaluasi pada Data yang telah dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden.	Seluruh prinsip SDI telah diterapkan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan dalam data yang di produksi Instansi. Kelembagaan dan sistem sudah kuat. Integrasi sistem secara menyeluruh, dan telah memanfaatkan interoperabilitas data lintas instansi. Sudah dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam pemanfaatan data untuk Layanan Digital Pemerintah. Tata Kelola Data sesuai prinsip SDI telah menjadi bagian dari budaya kerja instansi; 75 < SDI < 100; dan/atau Dilakukan tindak lanjut hasil reviu pada Data yang telah dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden.
Kondisi	0 < SDI < 30	30 < SDI < 50	50 < SDI < 70	70 < SDI < 90	90 < SDI < 100
Bukti Dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam tahap penyiapan tata kelola data dan kelembagaan diinisiasi dengan pembentukan tim atau kelompok kerja, dan telah ditugaskan personal penyelenggara IG secara khusus. Berbagi pakai data geospasial dengan dibangun geoportal sebagai platform integrasi dan berbagi pakai data dan pada layanan digital pemerintah. Dalam tahap penyiapan mekanisme koordinasi atau regulasi internal dan berproses untuk pelaksanaan penyelenggaraan pada Layanan Digital Pemerintah. 1 < SJIG < 1,50	Tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan telah ditetapkan melalui regulasi resmi. SDM pendukung berbagi pakai dan pemanfaatan telah ditetapkan melalui regulasi internal dan masih bersifat sementara. Sistem berbagi pakai dan pemanfaatan masih bersifat informasional dan telah dikelola secara mandiri. Sebagian yang dibagipakaikan telah memiliki metadata dan memenuhi standar serta telah digunakan dan terintegrasi dalam layanan dan proses perencanaan yang mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional untuk sebagian Layanan Digital Pemerintah. 1,50 < SJIG < 2,50	Sudah terdapat Standar Operasi Prosedur (SOP) penyelenggaraan dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi digital. Mekanisme koordinasi antar unit penyelenggara telah ditetapkan dan dilakukan melalui forum data. Telah memiliki SDM berlatar belakang kebumian atau teknologi informasi yang ditugaskan dalam penyelenggaraan. Telah memiliki perangkat produksi data geospasial (GPS, Theodolite, dll), perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk penyelenggaraan. Seluruh informasi geospasial yang dibagipakaikan telah memiliki metadata dan sesuai dengan standar, yang digunakan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional untuk seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik. 2,50 < SJIG < 3,50	Telah memiliki rencana kerja atau roadmap penyelenggaraan, yang didalamnya tercakup berbagi pakai dan pemanfaatan, serta kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Memiliki SDM dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (ASN) dan profesional bidang (non ASN). Telah menerapkan proses manajemen kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan. Memiliki aplikasi lain yang menggunakan dalam perencanaan dan layanan digital pemerintah. Pemanfaatan IG telah dievaluasi untuk integrasi ke proses pelayanan atau perencanaan. Sudah terdapat evaluasi SOP pemanfaatan IG. Sudah terdapat evaluasi pada sistem yang telah memanfaatkan IG. 3,50 < SJIG < 4,00	Telah dilakukan review secara berkala terhadap regulasi/kebijakan penyelenggaraan dan kelembagaan pengelola Simpul Jaringan IG berikut dengan program kerjanya, dalam rangka memperkuat berbagi pakai dan pemanfaatan untuk mendukung Perencanaan dan Layanan Digital Pemerintah. Telah dianggarkan secara rutin peningkatan dan pemeliharaan perangkat pendukung penyelenggaraan. Pelaksanaan berbagi pakai dan pemanfaatan telah menjadi bagian dari budaya kerja instansi. 4,00 < SJIG < 5,00
Kondisi	1 < SJIG < 1,50	1< SJIG < 1,50	2,50 < SJIG < 3,50	3,50 < SJIG < 4,00	4,00 < SJIG < 5,00
Bukti Dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam proses penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan oleh seluruh unit kerja. Instansi Pemerintah telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, pelaksanaannya masih bersifat sementara (ad-hoc), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Tidak semua pegawai di Instansi Pemerintah memahami tanggung jawab dan peran masingmasing dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral mungkin belum ada atau masih dalam bentuk konsep sehingga belum dapat diterapkan. IPS < 1,8	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh sebagian/seluruh unit kerja. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasardasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, setiap unit organisasi melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masingmasing. Pimpinan belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. 1,8 <= IPS < 2,60	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja dan telah diharmonisasi. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasardasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, keselarasan antarproses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral masih menjadi kendala karena belum diintegrasikan. 2,60 <= IPS < 3,50	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, telah diharmonisasi, dan dilakukan secara terpadu. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasardasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. Telah ada proses integrasi untuk keselarasan antarproses tata kelola penyelenggaraan Statistik walaupun belum menyeluruh. 3,50 <= IPS < 4,20	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, telah diharmonisasi, dilakukan secara terpadu, dan berkontribusi pada kinerja organisasi. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasardasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dan telah diintegrasikan secara menyeluruh dalam organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. 4,20 < IPS < 5,00
Kondisi	IPS < 1,8	1,8 <= IPS < 2,60	2,60 <= IPS < 3,50	3,50 <= IPS < 4,20	4,20 < IPS < 5,00
Bukti Dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung	Belum ada bukti dukung

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Penerapan tata kelola dan teknis PDP masih bersifat adhoc (tanpa arah kebijakan organisasi implementasi PDP).	Penerapan tata kelola PDP dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi implementasi PDP pada Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah. Penerapan teknis PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.	Substansi perencanaan implementasi PDP termasuk dalam dengan Rencana Aksi Pemdi. Penerapan tata kelola PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah. Penerapan teknis PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah.	Evaluasi menyeluruh pada penerapan tata kelola PDP pada Layanan Digital Pemerintah. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan teknis PDP pada Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah.	Tindak lanjut pada hasil evaluasi penerapan tata kelola PDP telah dilakukan secara menyeluruh. Tata kelola PDP telah menjadi budaya kerja dalam menyelenggarakan Layanan Digital Pemerintah. Tindak lanjut pada hasil evaluasi penerapan teknis PDP telah dilakukan secara menyeluruh.
Kondisi	Penerapan tata kelola pelindungan data pribadi dilaksanakan sesuai kebutuhan IPPD.	Telah memiliki kebijakan untuk pelindungan data pribadi yang sistematis. Telah memiliki sistem kendali privasi untuk sebagian Layanan Digital Pemerintah. SDM untuk pengelola data pribadi (Data Protection Officer) masih bersifat sementara. Telah dilakukan evaluasi risiko privasi untuk sebagian Layanan Digital Pemerintah.	Telah memiliki sistem kendali privasi untuk seluruh Layanan Digital Pemerintah. SDM telah didedikasikan secara khusus untuk pengelola data pribadi (Data Protection Officer). Telah dilakukan evaluasi risiko privasi untuk seluruh Layanan Digital Pemerintah.	Telah melakukan evaluasi terhadap sistem kendali privasi. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi risiko privasi. Pelindungan data pribadi telah diadopsi menyeluruh pada Layanan Digital Pemerintah. Telah memiliki sistem audit untuk memantau pelaksanaan kontrol teknis pelindungan data pribadi. Telah melaksanakan pelatihan secara konsisten terhadap SDM pengelola data pribadi.	Telah menerapkan hasil evaluasi terhadap sistem kendali privasi. Telah menerapkan tindak lanjut hasil audit berbasis sistem untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelindungan data pribadi.
Bukti Dukung	Laporan Pelaksanaan pelindungan data pribadi	Laporan pelaksanaan pelindungan data pribadi.	Dokumen hasil evaluasi risiko privasi untuk seluruh Layanan Digital Pemerintah. Laporan pelaksanaan pelindungan data pribadi.	Dokumen hasil evaluasi penerapan pelindungan data pribadi.	Laporan hasil tindak lanjut pelindungan data pribadi.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Instansi Pemerintah telah membentuk Tim Audit dan Perencanaan Audit sesuai dengan substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah, serta Arsitektur Keamanan Pemdi dan Arsitektur Teknologi Pemdi.	Instansi Pemerintah telah melakukan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan sebagian Layanan Pemerintah.	Instansi Pemerintah telah melakukan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan sebagian Layanan Pemerintah. Tindak Lanjut atas hasil Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah telah dilaksanakan.	Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi untuk layanan digital prioritas Instansi Pemerintah sesuai dengan telah dilaksanakan.	Tindak Lanjut atas hasil Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah telah dilaksanakan.
Kondisi	IPPD telah membentuk Tim Audit dan Perencanaan Audit Keamanan. Perencanaan Audit IPPD memuat kategorisasi kritikalitas keamanan Layanan Digital Pemerintah, kepatuhan kontrol keamanan yang dipersyaratkan, dan profil risiko layanan digital.	IPPD telah 90% melakukan audit Internal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital.	IPPD telah 100% melakukan audit Internal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital. IPPD telah 100% melakukan perbaikan dari hasil Audit Internal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital.	IPPD telah melakukan Audit Eksternal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital untuk layanan prioritas berupa aplikasi dan/atau infrastruktur.	IPPD telah melakukan perbaikan atas hasil Audit Eksternal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital.
Bukti Dukung	Penetapan Tim Audit yang ditetapkan oleh Koordinator Pemerintah Digital di setiap IPPD. Dokumen Perencanaan Audit IPPD.	Laporan Hasil Audit Internal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital Internal.	Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital.	Laporan Hasil Audit Eksternal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital.	Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Eksternal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam tahap penyusunan tata kelola dan manajemen keamanan informasi. Dalam tahap identifikasi Infrastruktur Informasi Vital oleh Instansi Pemerintah.	Instansi Pemerintah telah menerapkan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai dengan pedoman. Penerapan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai dengan substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah. Telah melakukan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital.	Instansi Pemerintah telah menerapkan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai dengan pedoman. Telah melaksanakan implementasi kontrol teknis berdasarkan hasil kematangan keamanan siber.	Tata kelola manajemen keamanan Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala.	Penerapan tindak lanjut sesuai reviu atas Keamanan Pemdi Instansi Pemerintah melalui proses otomasi.
Kondisi	Pelaksanaan tata kelola dan manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan instansi dan bersifat terbatas pada layanan digital tertentu.	Tersedianya hasil pengukuran kematangan keamanan Pemerintah Digital, dan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)/Layanan Digital Pemerintah IPPD secara mandiri.	Hasil pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital telah diverifikasi oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang siber dan sandi dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Hasil pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital telah diverifikasi oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan Pemerintah Digital dan sandi dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Hasil pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital telah diverifikasi oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan Pemerintah Digital dan sandi dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi hasil penilaian telah ditindaklanjuti melalui perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan Keamanan Pemerintah Digital telah menjadi bagian budaya organisasi.
Bukti Dukung	Nilai IKASANDI pada area Keamanan Siber.0 < IKASANDI < 1,5	Dokumentasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital. Nilai IKASANDI pada area KeamananSiber.1,50 < IKASANDI < 2,50	Nilai IKASANDI pada area Keamanan Siber.2,50 < IKASANDI < 3,50	Instrumen IKASANDI pada area Keamanan Siber.3,50 < IKASANDI < 4,00	Instrumen IKASANDI pada area Keamanan Siber.4,00 < IKASANDI < 5,00

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam tahap penyiapan penerapan teknologi kriptografi untuk keamanan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sudah menerapkan teknologi kriptografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.	Teknologi kriptografi telah diterapkan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah di 2 (dua) siklus data.	Teknologi kriptografi telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik di 2 (dua) siklus data. Telah dilakukan evaluasi pada penerapan teknologi kriptografi.	Penyelenggaraan Persandian telah terorganisir dan terkelola dengan baik secara menyeluruh dan berkelanjutan berdasarkan IKASANDI pada Area Kematangan Persandian. Telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pada penerapan teknologi kriptografi.
Kondisi	Penerapan teknologi kriptografi dilaksanakan secara sewaktu-waktu atau bersifat terbatas pada layanan digital tertentu.	Teknologi kriptografi diterapkan pada 1 (satu) siklus data (at-rest, in-transit, dan/atau in-use) terhadap ≤ 50% dari total Layanan Digital Pemerintah dengan minimal kategorisasi Sistem Elektronik (SE)/Layanan Digital Pemerintah pada tingkat tinggi. Algoritma kriptografi yang digunakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.	Teknologi kriptografi diterapkan minimal di 2 (dua) siklus data (at-rest dan in- transit; atau at-rest dan in-use; atauin-transit dan in-use) terhadap ≤ 50% dari total Layanan Digital Pemerintah dengan minimal kategorisasi Sistem Elektronik (SE)/Layanan Digital Pemerintah pada tingkat tinggi.	Teknologi kriptografi diterapkan minimal di 2 (dua) siklus data (at-rest dan in-transit; atau at-rest dan in-use; atau in-transit dan in-use) pada 100% Sistem Elektronik dengan minimal kategorisasi Sistem Elektronik (SE)/Layanan Digital Pemerintah pada tingkat tinggi. Evaluasi penerapan teknologi kriptografi telah dilakukan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah.	Optimalisasi penerapan teknologi kriptografi telah dilaksanakan secara menyeluruh. Penerapan teknologi kriptografi telah menjadi budaya kerja untuk mendukung kualitas Layanan Digital Pemerintah. Penyelenggaraan persandian telah terorganisir dan terkelola dengan baik
Bukti Dukung	Laporan pelaksanaan penerapan teknologi kriptografi.	Laporan pelaksanaan penerapan teknologi kriptografi.	Laporan pelaksanaan penerapan teknologi kriptografi.	Laporan evaluasi penerapan teknologi kriptografi.	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan teknologi kriptografi. Nilai IKASANDI pada Area Kematangan Persandian.4,00 < IKASANDI < 5,00

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam tahap penyiapan untuk Penanganan Insiden Siber pada Layanan Digital Pemerintah. Penanganan Insiden Siber pada Layanan Digital Pemerintah dilaksanakan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah.	Instansi Pemerintah telah membentuk TTIS sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang terarah. Penanganan insiden siber telah dilakukan oleh TTIS pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.	Instansi Pemerintah telah melaksanakan Penanganan Insiden Siber melalui TTIS. Penanganan insiden siber telah dilakukan oleh TTIS pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik.	Kapabilitas Penanganan Insiden Siber melalui TTIS Instansi Pemerintah telah direviu secara berkala. TTIS berpartisipasi aktif untuk berbagi informasi dan/atau sumber daya dengan TTIS lainnya dalam lingkup nasional.	Pelaksanaan penanganan insiden oleh TTIS Instansi Pemerintah telah dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Optimalisasi penanganan insiden siber Instansi Pemerintah memberikan dampak terhadap kapabilitas keamanan Pemdi nasional.
Kondisi	Penanganan Insiden Siber dilaksanakan secara sewaktu-waktu atau bersifat terbatas pada layanan digital tertentu. Dalam Tahap Penyiapan TTIS.	Instrumen IKASANDI area Penanganan Insiden Siber (Self-Assessment). Tersedianya hasil pengukuran kematangan keamanan siber area Penanganan Insiden Siber secara mandiri. IPPD memiliki TTIS yang teregistrasi di TTIS Nasional.	Pelaksanaan Penanganan Insiden Siber telah dilaksanakan secara terstandar dan terstruktur dalam TTIS sesuai dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital. Hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber area Penanganan Insiden Siber telah diverifikasi oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang siber dan sandi dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturanperundang-undangan. TTIS IPPD telah berkolaborasi dengan TTIS Nasional.	Hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber area Penanganan Insiden Siber telah diverifikasi oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang siber dan sandi dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber area Penanganan Insiden Siber telah diverifikasi oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang siber dan sandi dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi hasil penilaian telah ditindaklanjuti melalui perbaikan berkelanjutan.
Bukti Dukung	Dokumentasi pelaksanaan penanganan insiden. Nilai IKASANDI pada area Penanganan Insiden Siber.0 < IKASANDI < 1,50	Penetapan TTIS. Nilai IKASANDI pada area Penanganan Insiden Siber.1,50 < IKASANDI < 2,50	Instrumen IKASANDI area Penanganan Insiden Siber.2,50 < IKASANDI < 3,50	Instrumen IKASANDI area Penanganan Insiden Siber.3,50 < IKASANDI < 4,00	Instrumen IKASANDI area Penanganan Insiden Siber.4,00 < IKASANDI < 5,00

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi arah pembangunan/pengembangan aplikasi instansi.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi arah pembangunan /pengembangan aplikasi instansi pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi arah pembangunan/pengembangan aplikasi instansi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah.	Pembangunan/pengembangan aplikasi telah mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. Pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Aplikasi Pemdi Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala.	Pembangunan/pengembangan aplikasi telah mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi, mendukung Layanan Digital Pemerintah, serta menerapkan seluruh manajemen Layanan Digital Pemerintah. Tindak Lanjut atas hasil reviu pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Aplikasi Pemdi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan.
Kondisi	Pada tingkat ini, proses pengembangan aplikasi dikerjakan secara sewaktu-waktu atau bersifat sektoral dan terbatas pada layanan digital tertentu.	IPPD telah melakukan pembangunan/pengembangan sebagian aplikasi Pemerintah Digital yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pembangunan/pengembangan aplikasi terkelola dengan baik, terencana, terawasi, dan terekam. Pembangunan/pengembangan aplikasi telah dilakukan reviu oleh Unit Perencanaan dan Unit Pengelola Layanan Digital dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital.	IPPD telah melakukan pembangunan/pengembangan seluruh aplikasi Pemerintah Digital yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pembangunan/pengembangan aplikasi terkelola dengan baik, terencana, terawasi, dan terekam. Pembangunan/pengembangan aplikasi telah dilakukan reviu oleh Unit Perencanaan dan Unit Pengelola Layanan Digital dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital. Melakukan terminasi pada aplikasi Pemerintah Digital untuk mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital. Rancang bangun dan kode sumber telah tersimpan dalam repositori.	Pelaksanaan pembangunan/pengembangan Aplikasi Pemerintah Digital IPPD dilaksanakan secara konsisten dalam mendukung kinerja bersama untuk mencapai sasaran strategis nasional. Pelaksanaan pengembangan/ pembangunan aplikasi dilakukan reviu secara berkala. Pembangunan/pengembangan aplikasi telah dilakukan reviu oleh Unit Perencanaan dan Unit Pengelola Layanan Digital dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital. Melakukan terminasi pada aplikasi Pemerintah Digital untuk mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital.	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan/pengembangan Aplikasi Pemerintah Digital IPPD dalam rangka mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta memberikan layanan kepada masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (Human-Based) yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Bukti Dukung	Bukti Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi. Aplikasi Pemerintah Digital pada Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital dari SIAP Digital.	Dokumentasi pembangunan/pengembangan aplikasi Pemerintah Digital. Laporan hasil reviu Unit Pengelola Layanan Digital.	Dokumentasi pengembangan/ pembangunan aplikasi Pemerintah Digital. Laporan hasil reviu Unit Pengelola Layanan Digital. Laporan hasil terminasi aplikasi Pemerintah Digital. Repositori aplikasi Pemerintah Digital.	Laporan reviu pelaksanaan pembangunan/pengembangan aplikasi.	-

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi pada tingkat mikro dalam tahapan penyusunan, sebagai referensi pemanfaatan Infrastruktur Pemdi.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi penyediaan Infrastruktur Digital Instansi serta sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah telah berbasis teknologi awan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi penyediaan Infrastruktur Digital Instansi serta seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah telah berbasis teknologi awan.	Penyediaan Infrastruktur Digital instansi telah terintegrasi dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional. Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Digital Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala.	Penyediaan Infrastruktur Digital instansi telah terintegrasi dan telah memanfaatkan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional, untuk menjamin keberlangsungan layanan digital. Tindak Lanjut atas hasil reviu pemanfaatan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional telah dilaksanakan.
Kondisi	Pada tingkat ini, proses Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital dilakukan secara sewaktu-waktu atau bersifat sektoral dan terbatas pada layanan digital tertentu.	IPPD telah melaksanakan pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital pada sebagian Layanan Digital Pemerintah yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital terkelola dengan baik, terencana, terawasi, dan terekam Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital telah dikonsolidasikan oleh Unit Perencanaan dan Unit Pengelola Layanan Digital dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital.	IPPD telah melaksanakan pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital pada seluruh Layanan Digital Pemerintah yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital terkelola dengan baik, terencana, terawasi, dan terekam. Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital telah dikonsolidasikan oleh Unit Perencanaan dan Unit Pengelola Layanan Digital dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital.	Integrasi infrastruktur digital IPPD ke Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional. Pelaksanaan pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital IPPD Daerah dilaksanakan secara konsisten dalam mendukung kinerja bersama untuk mencapai sasaran strategis nasional. Pelaksanaan pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital IPPD dilakukan reviu secara berkala. Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital IPPD aplikasi telah dilakukan reviu oleh Unit Perencanaan dan Unit Pengelola Layanan Digital dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital.	Integrasi infrastruktur digital IPPD ke Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional. Memanfaatkan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional. Melaksanakan manajemen layanan digital pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur digital oleh IPPD. Optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah Digital IPPD dalam transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat untuk setiap aspek kehidupan (Human-Based) yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Bukti Dukung	Dasbor Pusat Data Nasional. Dasbor Pusat Komputasi dan Pusat Kendali. Dasbor Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah. Infrastruktur Digital pada Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital dari SIAP Digital.	Dasbor matriks pemantauan pemanfaatan infrastruktur Pemerintah Digital pada Layanan Digital IPPD.	Dasbor matriks pemantauan pemanfaatan infrastruktur Pemerintah Digital pada Layanan Digital IPPD.	Laporan Reviu infrastruktur Pemerintah Digital.	-

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi keterpaduan proses bisnis Pemdi pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik.	Keterpaduan proses bisnis Instansi Pemerintah telah menjadi bagian dari proses bisnis Pemdi lintas sektor di tingkat nasional. Keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah telah diterapkan pada seluruh aplikasi instansi serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. Keterpaduan proses bisnis Pemdi untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based). Keterpaduan proses bisnis Pemdi untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah mendukung budaya tertib arsip, menjadi arsip digital sebagai basis pemanfaatan Analisis Data.	Keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah telah menjadi bagian dari proses bisnis lintas sektor di tingkat nasional. Tindak Lanjut atas hasil reviu Pelaksanaan Keterpaduan Proses Bisnis Pemdi untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based).
Kondisi	Penerapan Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah dilakukan secara sewaktu-waktu atau bersifat sektoral dan terbatas pada layanan digital tertentu. Layanan Digital Pemerintah masih berjalan secara silo terpisah antar unit/fungsi. Dalam tahap pemetaan proses bisnis Pemerintah Digital pada Arsitektur Pemerintah Digital. Layanan Digital Pemerintah dan Proses Bisnis Pemerintah Digital dalam proses mendukung budaya tertib arsip.	IPPD telah melaksanakan pemetaan keterpaduan layanan digital melalui keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pemetaan keterpaduan layanan digital melalui keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital, dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Pemerintah Digital. Penyusunan proses bisnis Pemerintah Digital pada sebagian keterpaduan layanan digital sesuai dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital. Sebagian kecil Layanan Pemerintah Digital telah mendukung budaya tertib arsip.	IPPD telah melaksanakan pemetaan keterpaduan layanan digital melalui keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pemetaan keterpaduan layanan digital melalui keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital, dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Pemerintah Digital. Penyusunan proses bisnis Pemerintah Digital pada seluruh keterpaduan layanan digital sesuai dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital. Keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Kota/Kabupaten telah memadukan proses bisnis Pemerintah Provinsi. Sebagian Besar Keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah IPPD telah mendukung budaya tertib arsip.	Pelaksanaan keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah IPPD dilaksanakan secara konsisten dalam mendukung kinerja bersama untuk mencapai sasaran strategis nasional. Pelaksanaan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah IPPD dilakukan reviu secara berkala. Keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital IPPD telah dilakukan reviu, dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Pemerintah Digital. Keterpaduan proses bisnis Layanan Digital Pemerintah IPPD, menjadi arsip digital sebagai basis pemanfaatan Analisis Data.	Optimalisasi pelaksanaan keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah IPPD. Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital IPPD menjadikan Arsip sebagai basis sumber pengetahuan dalam kerangka memori kolektif bangsa.
Bukti Dukung	Proses Bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital pada Arsitektur Pemerintah Digital dari SIAP Digital.	Pemetaan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital dari SIAP Digital. Proses bisnis to-be yang mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah.	Pemetaan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital dari SIAP Digital di seluruh layanan digital. Proses bisnis to-be yang mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di seluruh layanan digital.	Dasbor SIAP Digital yang memuat reviu pelaksanaan keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah IPPD.	Proses bisnis to-be yang mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. Tindak lanjut hasil reviu pelaksanaan keterpaduan proses bisnis Layanan Digital Pemerintah IPPD.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi pada tingkat mikro dalam tahapan penyusunan, sebagai referensi integrasi aplikasi Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi integrasi aplikasi pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi integrasi aplikasi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah; dan/atau Instansi Pemerintah telah mengintegrasikan Aplikasi yang mendukung proses bisnis utama dengan Dasbor Presiden.	Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based); dan/atau Instansi Pemerintah telah mengintegrasikan Aplikasi sesuai dengan kebutuhan Dasbor Presiden; dan/atau Instansi Pemerintah telah melakukan reviu atas integrasi Aplikasi untuk mendukung Dasbor Presiden.	Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. Tindak Lanjut atas hasil reviu Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based); dan/atau Optimalisasi pelaksanaan Integrasi Aplikasi untuk peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan pada Dasbor Presiden.
Kondisi	Penerapan Integrasi Aplikasi dilakukan secara sewaktu-waktu atau bersifat sektoral dan terbatas pada layanan digital tertentu.	IPPD telah melaksanakan pemetaan Integrasi Aplikasi yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pemetaan Integrasi Aplikasi yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital, dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Pemerintah Digital. Pelaksanaan Integrasi Aplikasi dilakukan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Aksi Pemerintah Digital.	IPPD telah melaksanakan pemetaan Integrasi Aplikasi yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pemetaan Integrasi Aplikasi yang dimuat pada Rencana Aksi Pemerintah Digital, dalam menjaga keselarasan dengan Arsitektur Pemerintah Digital. Pelaksanaan Integrasi Aplikasi dilakukan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Aksi Pemerintah Digital. Aplikasi sangat fleksibel dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan baru atau teknologi baru. Integrasi aplikasi telah terstandarisasi dan terotomatisasi yang memungkinkan inovasi layanan berkelanjutan.	Pelaksanaan Integrasi Aplikasi dilaksanakan secara konsisten dalam mendukung kinerja bersama untuk mencapai sasaran strategis nasional. Pelaksanaan Integrasi Aplikasi dilakukan reviu secara berkala. Pelaksanaan Integrasi Aplikasi telah dilakukan reviu, untuk melihat keselarasan dengan Arsitektur Pemerintah Digital.	Optimalisasi Pelaksanaan Integrasi Aplikasi dalam rangka mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiapaspek kehidupan (Human-Based) yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Bukti Dukung	Matriks pemantauan Integrasi Aplikasi.	Matriks Pemetaan Integrasi Aplikasi. Matriks pemantauan pelaksanaan Integrasi Aplikasi.	Matriks pemantauan pelaksanaan Integrasi Aplikasi.	Matriks pemantauan reviu pelaksanaan Integrasi Aplikasi.	Matriks pemantauan hasil tindak lanjut Integrasi Aplikasi.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada sebagian layanan digital berbasis siklus hidup Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik berbasis siklus hidup Instansi Pemerintah. Portal Layanan Digital Pemerintah untuk proses bisnis utama pada Instansi Pemerintah telah terintegrasi dengan Dasbor Presiden.	Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional. Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based); dan/atau Portal Layanan Digital Pemerintah untuk seluruh proses bisnis pada Instansi Pemerintah telah terintegrasi dengan Dasbor Presiden.	Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Portal Layanan Digital Pemerintah nasional. Tindak Lanjut atas hasil reviu Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based); dan/atau Telah dilakukan peningkatan kualitas integrasi Portal Layanan Digital Pemerintah dengan Dasbor Presiden.
Kondisi	Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada IPPD secara sewaktu-waktu atau bersifat sektoral dan terbatas pada layanan digital tertentu.	Portal Layanan Digital Pemerintah pada IPPD dikembangkan untuk sebagian siklus hidup pengguna sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah.	Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah telah diterapkan oleh IPPD untuk seluruh siklus hidup pengguna sesuai Rencana Aksi Pemerintah Digital dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah.	Pelaksanaan pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah oleh IPPD telah dilakukan reviu secara berkala.	Optimalisasi pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah dalam rangka mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based) yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Bukti Dukung	Portal Layanan Digital Pemerintah pada IPPD.	Portal Layanan Digital Pemerintah pada IPPD.	Dasbor matriks pemantauan data Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional. Persentase pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional lebih dari 50% dari populasi pengguna. Portal Layanan Digital Pemerintah pada IPPD menggunakan identitas digital	Dasbor matriks IPPD dalam Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional. Persentase pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional lebih dari 90% dari populasi pengguna.	Tindak Lanjut matriks pemantauan dalam Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional. Persentase pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional lebih dari 90% dari populasi pengguna.

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Data Pemdi pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi penerapan interoperabilitas data pada Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Data Pemdi telah menjadi referensi penerapan interoperabilitas data pada sebagian Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah.	Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Data Pemdi telah menjadi referensi penerapan interoperabilitas data pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah; dan/atau Penerapan interoperabilitas sebagian data Instansi Pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung Dasbor Presiden.	Penerapan interoperabilitas data telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah telah menerapkan interoperabilitas data secara luas, memungkinkan pertukaran data secara waktu nyata (real-time) untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan yang efisien serta lintas sektor. Penerapan interoperabilitas data Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based); dan/atau Penerapan interoperabilitas seluruh data Instansi Pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung Dasbor Presiden; dan/atau Telah dilakukan reviu atas Penerapan interoperabilitas data Instansi Pemerintah untuk mendukung Dasbor Presiden.	Instansi Pemerintah telah mencapai interoperabilitas data yang komprehensif, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan yang terintegrasi, adaptif, serta menjadi contoh bagi instansi lain; dan/atau Telah dilakukan peningkatan kualitas atas penerapan interoperabilitas data Instansi Pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung Dasbor Presiden.
Kondisi	Penerapan interoperabilitas data dilakukan secara sewaktu-waktu atau bersifat sektoral dan terbatas pada layanan digital tertentu. Data tersimpan secara silo terpisah antar unit/fungsi dan sulit dipertukarkan. Dalam tahap penyusunan standar data dan arsitektur data untuk pertukaran data antar Layanan Digital Pemerintah. Pertukaran dan pemanfaatan data bersifat parsial dan manual.	Penerapan interoperabilitas data dilakukan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah IPPD yang tertuang dalam Rencana Aksi Pemerintah Digital. Telah tersedia pemetaan sumber data utama dan identifikasi potensi pertukaran data lintas unit. Telah tersusun dokumen Arsitektur Data Pemerintah Digital yang memuat arah integrasi dan standar data. Terdapat inisiatif berbagi data digital, namun masih terbatas pada pertukaran data internal dalam satu unit kerja. Fokus integrasi data masih pada efisiensi internal, belum berorientasi pada keterpaduan layanan pengguna secara menyeluruh.	Penerapan interoperabilitas data dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital. Pertukaran data antar sektor telah terintegrasi melalui SistemPenghubung Layanan Pemerintah. Telah dilakukan uji coba pada seluruh domain data lintas sektor. Layanan Administrasi Pemerintahan berjalan dengan mengurangi potensi redundansi data. Standar data (format dan metadata) mulai diseragamkan untuk mendukung pertukaran data yang lancar.	Layanan Administrasi Pemerintahan di Instansi Pusat telah mengintegrasikan data dari Pemerintah Provinsi. Layanan Administrasi Pemerintahan di Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi telah mengintegrasikan data dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan orientasi utama pada kemudahan pengguna. Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Kota/Kabupaten telah mengintegrasikan datanya kepada Pemerintah Provinsi.	Praktik dan solusi pertukaran data yang terintegrasi telah direplikasi atau menjadi rujukan nasional. Seluruh data administratif telah terintegrasi secara end-to-end dalam sistem digital yang konsisten denganArsitektur Data Pemerintah Digital nasional.
Bukti Dukung	Arsitektur Data Pemerintah Digital dari SIAP Digital. Indeks SDI pada Aspek Interoperabilitas Data.0 < SDI < 30	Arsitektur Data Pemerintah Digital dari SIAP Digital. Indeks SDI pada Aspek Interoperabilitas Data.30 < SDI < 50	Arsitektur Data Pemerintah Digital dari SIAP Digital. Indeks SDI pada Aspek Interoperabilitas Data. 50 < SDI < 70	Arsitektur Data Pemerintah Digital dari SIAP DIgital. Indeks SDI pada Aspek Interoperabilitas Data. 70 < SDI < 90	Indeks SDI pada Aspek Interoperabilitas Data.90 < SDI < 100

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Dalam tahap penyusunan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah. Dalam tahap penyusunan SOP Layanan Digital Instansi Pemerintah dengan informasi rinci SLA. Dalam tahap pengembangan Sistem pemantauan pemenuhan dan kepatuhan SLA yang menjadi satu kesatuan dan terotomasi pada Layanan Digital Instansi Pemerintah.	Telah memiliki Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah. Telah memiliki SOP Layanan Digital Instansi Pemerintah dengan informasi rinci SLA. Telah memiliki sistem pemantauan pemenuhan SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah yang terotomatisasi.	Telah memiliki Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan dukungan layanan pengguna di tingkat nasional. Telah memiliki SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah yang sama dengan Layanan Digital Pemerintah di tingkat nasional. Telah memiliki sistem pemantauan pemenuhan SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi ke tingkat nasional.	Telah melaksanakan reviu dan evaluasi dari pemenuhan SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reviu dan evaluasi terhadap Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah dan sistem pemantauan pemenuhan SLA.	Tindak Lanjut atas hasil reviu pelaksanaan pemenuhan SLA telah dilaksanakan. Tindak lanjut atas hasil reviu Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah dan Sistem pemantauan pemenuhan SLA telah dilaksanakan.
Kondisi	Terdapat SOP yang ditetapkan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah pengampu Layanan Digital dimaksud.	Penyedia layanan memberikan kanal interaksi dukungan secara pasif/reaktif, proaktif, dan bersifat personal (contact center, service desk, customer service). Terdapat fitur tracking pada layanan dukungan pengguna untuk pemantauan pengaduan kendala penggunaan Layanan Digital IPPD. Terdapat dasbor pemenuhan SLA untuk memantau kualitas setiap Layanan Digital IPPD. Terdapat dasbor pemantauan proses dan SLA setiap tahapan layanan per-pengguna. Standar SLA berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah pengampu Layanan Digital telah dipenuhi sebagian.	Penyedia layanan memberikan kanal interaksi dukungan secara pasif/reaktif, proaktif, dan bersifat personal serta telah terintegrasi dengan dukungan layanan pengguna di tingkat nasional. Terdapat fitur tracking pada layanan dukungan pengguna untuk pemantauan pengaduan kendala penggunaan Layanan Digital IPPD yang telah terintegrasi ke tingkat nasional. Terdapat dasbor pemenuhan SLA untuk memantau kualitas setiapLayanan Digital IPPD yang telah terintegrasi ke tingkat nasional. Terdapat dasbor pemantauan proses dan SLA setiap tahapan layanan per-pengguna yang telah terintegrasi ke tingkat nasional.	Pemenuhan SLA Layanan Digital IPPD dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mendukung pencapaian SLA di tingkat nasional. Fasilitas dukungan pengguna layanan digital dilakukan evaluasi secara menyeluruh.	Optimalisasi Layanan Dukungan Pengguna dalam rangka mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (Human-Based) yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Bukti Dukung	Dasbor Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Dasbor Pemantauan pemenuhan SLA.3. Dasbor pemantauan proses dan SLA setiap tahapan layanan per-pengguna.	Dasbor Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Pemenuhan Standar Layanan Digital 90% (SLA lebih dari 90%).	Dasbor Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Pemenuhan Standar Layanan Digital 99% (SLA lebih dari 99%).	Dasbor Matriks pemantauan Evaluasi.	Tindak Lanjut matriks pemantauan data pelaksanaan Fasilitas Dukungan Pengguna. Pemenuhan Standar Layanan Digital 99,9% (SLA 99,9%).

Elemen	L1 Initiate	L2 Emerging	L3 Developing	L4 Embedded	L5 Leading
Kriteria	Memanfaatkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online sesuai dengan Pedoman Menteri tentang pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring dalam mengukur tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah telah disebarkan melalui kanal resmi digital instansi (website, aplikasi, dan media sosial). Kanal umpan balik dua arah tersedia dan aktif (misalnya formulir saran digital, email layanan, dan komentar publik) yang telah ditindak lanjuti. Survei sudah menyasar minimal 1 kelompok rentan (misalnya penyandang disabilitas, lansia, atau perempuan) yang telah ditindak lanjuti.	Tersedia widget atau fitur umpan balik sederhana di layanan digital sebagai kanal akomodasi kebutuhan pengguna (contoh: pop-up rating, tombol “Berikan Masukan”). Skor kepuasan pengguna telah digunakan untuk perbaikan Layanan Digital Instansi Pemerintah. Survei dan masukan pengguna diproses secara berkala (minimal triwulanan) dan menjadi bagian dari evaluasi manajemen instansi. Mulai diterapkan penilaian mandiri kepuasan pengguna setiap Layanan Digital Instansi Pemerintah. Pelibatan pengguna dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization/CSO) yang memiliki keahlian terkait Layanan Digital.	Telah membentuk tim teknis dalam pengelolaan pengalaman dan kepuasan pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah. Semua Layanan Digital Instansi Pemerintah memiliki mekanisme umpan balik secara langsung (widget, chatbot, ulasan pengguna, dsb.). Survei kepuasan pengguna dipublikasikan secara daring dalam bentuk dasbor untuk setiap Layanan Digital Instansi Pemerintah. Telah dilaksanakan mystery guest/mystery shopper atas Layanan Instansi Pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi digital oleh Instansi Pemerintah. Survei dan data kepuasan digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Pemdi dan dilaporkan secara berkala pada publik.	Desain ulang layanan dilakukan secara periodik berbasis hasil survei dan umpan balik digital pengguna. Log perubahan layanan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas atas masukan publik. Memanfaatkan Forum Konsultasi Publik sebagai ruang temu daring pengguna dan penyedia layanan, minimal tiap semester. Telah dilaksanakan mystery guest/mystery shopper audit atas Layanan Instansi Pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi digital oleh Instansi Pemerintah dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi pembina atau Instansi Daerah setingkat lebih tinggi. Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Analisis Data untuk menganalisis sentimen pengguna, digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Pemdi.	Telah memanfaatkan pengukuran tingkat kepuasan pengguna dengan mekanisme tepercaya untuk menjaga kredibilitas penilaian pada semua Layanan Digital Instansi Pemerintah. Data riwayat perubahan layanan berbasis kebutuhan pengguna, digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Pemdi dan dilaporkan kepada publik secara berkala.
Kondisi	Tingkat kepuasan pengguna nilai sempurna 5 (skala 1-5). Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, cakupan responden survei mencapai 100% populasi. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, Trust Score Tracker diterapkan pada semua layanan. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, User Satisfaction Ledger telah tersedia secara daring. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah telah memanfaatkan Kecerdasan Artifisial (AI-driven feedback analysis).	Tingkat kepuasan pengguna lebih dari 2 (skala 1-5). Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, cakupan responden survei lebih dari 5% populasi. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, pelibatan kelompok rentan lebih dari 3 kelompok rentan. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, publikasi tindak lanjut lebih dari 2 dan tersedia secara daring.	Tingkat kepuasan pengguna lebih dari 3 (skala 1-5). Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, cakupan responden survei lebih dari 40% populasi. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, publikasi tindak lanjut lebih dari 2 dan tersedia secara daring. Mystery guest/shopper audit telah dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi. Telah memiliki dasbor secara daring dan secara waktu nyata (real-time), terbuka kepada publik untuk semua layanan.	Tingkat kepuasan pengguna lebih dari 4 (skala 1-5). Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, cakupan responden survei lebih dari 70% populasi. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, Log perubahan layanan telah tersedia secara daring. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, forum respons daring dilakukan lebih dari 2 kali setahun.	Tingkat kepuasan pengguna nilai sempurna 5 (skala 1-5). Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, cakupan responden survei mencapai 100% populasi. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, Trust Score Tracker diterapkan pada semua layanan. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, User Satisfaction Ledger telah tersedia secara daring. Dalam pelaksanaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah telah memanfaatkan Kecerdasan Artifisial (AI-driven feedback analysis).
Bukti Dukung	Log Perubahan. Hasil kepuasan pengguna layanan.	Bukti pelibatan masyarakat dalam diskusi hasil survei. Hasil kepuasan pengguna layanan.	Bukti pelibatan masyarakat dalam diskusi hasil survei. Hasil kepuasan pengguna layanan.	Log Perubahan. Hasil kepuasan pengguna layanan.	Log Perubahan. Hasil kepuasan pengguna layanan.

Manajemen Pengetahuan

Eksplorasi wawasan, regulasi, dan praktik terbaik untuk memperkuat ekosistem pemerintah digital Kabupaten Garut.

Semua Teks/Artikel Gambar Video Audio

Indeks Kategori

Kebijakan

Materi Pengetahuan	Dibuat Oleh	Aksesibilitas	Aksi
Kebijakan Internal SPBE Kab. Garut ⏱️ 1 mnt baca	Admin	Publik	Baca
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ⏱️ 3 mnt baca	Admin	Publik	Baca

⏱️ 1 mnt baca Teks

Kebijakan Internal SPBE Kab. Garut

JUDULBENTUK PERATURANKETERANGANPeraturan Bupati Garut Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikPeraturan Bupatidasar penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Kabupaten GarutPeraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Garut Satu DataPeraturan Bupatidasar penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Kabupaten GarutPeraturan Bupati Garut Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikPeraturan BupatiKeputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/Kep.46-Diskominfo/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintahan Berbasis ElektronikKeputusan Bupati

07 May 2026

Baca

⏱️ 3 mnt baca Teks

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBETujuan SPBE :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabelMewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercayaMewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpaduKebijakan SPBE Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikArsitektur SPBEPeraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBEManajemen SPBEPeraturan Menteri Bappenas/PPN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBEPeraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Manajemen Risiko SPBEPeraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Keamanan SPBEPeraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBEAudit TIKPeraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIKPeraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBEPeraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBEPenetapan Aplikasi UmumKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan DinamisKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PublikKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan DaerahKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 356 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan NasionalKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Kekayaan NegaraKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang PerdaganganPemantauan dan Evaluasi SPBEKeputusan Menteri PAN RB Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022Keputusan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023LainnyaPeraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data IndonesiaPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital NasionalPeraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDISurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/13100/SJ Tahun 2019 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital NasionalSurat Edaran Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBEKeputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional

06 May 2026

Baca

Penerapan

Materi Pengetahuan	Dibuat Oleh	Aksesibilitas	Aksi
Lini Masa Transformasi Digital di Indonesia ⏱️ 1 mnt baca	Admin	Publik	Baca

⏱️ 1 mnt baca Teks

Lini Masa Transformasi Digital di Indonesia

RENTANG WAKTUKETERANGANSebelum 2023Pemerintah Indonesia masih melakukan administrasi secara manual, tapi sudah mulai beralih secara perlahan menuju komputerisasi administrasi.2003 - 2014Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.Pembentukkan Kominfo, RITIKNAS, dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagai dasar legal penggunaan elektronik.2018 - 2019Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi transformasi digital.Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai penyelenggara integrasi dan interoperabilitas data.2020 - 2025Pandemi COVID-19 sebagai akselerasi digitalisasi pelayanan publikPerpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBEPerpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital NasionalPeluncuran Resmi INA DigitalPeningkatan Indeks UN EGDI dari posisi 107 menuju posisi 642025 - 2045Mendukung implementasi dasar hukum terkait Pemerintah Digital dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan pemerintah digital yang terintegrasi dan efisien

06 May 2026

Baca

Evaluasi

Materi Pengetahuan	Dibuat Oleh	Aksesibilitas	Aksi
Rentang Nilai Indeks Kinerja Pemerintah Digital ⏱️ 2 mnt baca	Admin	Publik	Baca
Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kab. Garut ⏱️ 1 mnt baca	Admin	Publik	Baca

⏱️ 2 mnt baca Teks

Rentang Nilai Indeks Kinerja Pemerintah Digital

Rentang Nilai Indeks PemdiPredikat1 < Indeks Pemdi < 1,50Kurang/Merintis/Initiate1,5 < Indeks Pemdi < 2,50Cukup/Membangun/Emerging2,50 < Indeks Pemdi < 3,50Baik/Berkembang/Developing3,50 < Indeks Pemdi < 4,00Sangat Baik/Melembaga/Embedded 4,00 < Indeks Pemdi < 5,00Memuaskan/Unggul/LeadingKurang (Merintis/Initiate)Pada tingkat Initiate, implementasi Pemdi di IPPD berada pada fase minimal dan/atau ad-hoc. Instansi dalam proses penyusunan perencanaan strategis yang terstruktur, sehingga pelaksanaan Pemdi menyesuaikan kebutuhan organisasi.Cukup (Membangun/Emerging)Pada level ini, pelaksanaan Pemdi sudah terencana dan terarah melalui penetapan Rencana Aksi Pemdi. Meskipun perencanaan sudah ada, pelaksanaannya belum menyeluruh; hanya sebagian dari program dan inisiatif yang direncanakan mulai diimplementasikan di unit-unit kerja tertentu. Digitalisasi mulai memberikan peningkatan efisiensi di beberapa area spesifik, namun dampaknya terhadap kualitas layanan publik secara keseluruhan masih terbatas dan belum merata.Baik (Berkembang/Developing)Pelaksanaan Pemdi telah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh di setiap unit kerja, didukung dengan standar dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, upaya integrasi sistem dan data antar unit kerja mulai diinisiasi yang memungkinkan alur kerja lebih lancar dan efisien. Penggunaan aplikasi dan infrastruktur digital telah menjadi prosedur baku pelaksanaan layanan publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.Sangat Baik (Melembaga/Embedded) Implementasi Pemdi berjalan secara menyeluruh dan didukung oleh mekanisme reviu secara berkala yang memastikan kualitas layanan digital pemerintah terus meningkat. Terdapat kolaborasi dan interoperabilitas sistem informasi, baik di internal instansi maupun dengan instansi lain, serta data dikelola sebagai aset strategis. Inisiatif digital yang dijalankan pada level ini telah secara aktif dan terukur berkontribusi pada pencapaian program prioritas pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung tujuan negara.Memuaskan (Unggul/Leading)Instansi pada level ini tidak hanya melaksanakan Pemdi secara menyeluruh, tetapi juga secara proaktif dan berkelanjutan melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi serta diperkuat oleh komitmen pimpinan terhadap inovasi. Inovasi layanan digital dilakukan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, menjadikan layanan publik bersifat personal, humanis, dan prediktif.

06 May 2026

Baca

⏱️ 1 mnt baca Teks

Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kab. Garut

Dokumentasi tertulis mengenai Evaluasi. Klik Baca untuk membaca detail.

06 May 2026

Baca

Materi

Materi Pengetahuan	Dibuat Oleh	Aksesibilitas	Aksi
Sosialisasi Keamanan dan Pemanfaatan Data melalui SPLP ⏱️ 1 mnt baca	Admin	Publik	Baca

⏱️ 1 mnt baca Teks

Sosialisasi Keamanan dan Pemanfaatan Data melalui SPLP

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai interoperabilitas sistem pemerintahan dan berbagi pakai data antar instansi pemerintah, telah dilaksanaka...

15 Jun 2026

Baca

Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Tata Kelola Data

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)

Emerging (Tumbuh)

Developing (Berkembang)

Embedded (Terintegrasi)

Leading (Teroptimum)

Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital

Initiate (Rintisan)