RENTANG WAKTU
KETERANGAN
Sebelum 2023
Pemerintah Indonesia masih melakukan administrasi secara manual, tapi sudah mulai beralih secara perlahan menuju komputerisasi administrasi.
2003 - 2014
  • Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
  • Pembentukkan Kominfo, RITIKNAS, dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagai dasar legal penggunaan elektronik.
2018 - 2019
  • Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi transformasi digital.
  • Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai penyelenggara integrasi dan interoperabilitas data.
2020 - 2025
  • Pandemi COVID-19 sebagai akselerasi digitalisasi pelayanan publik
  • Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE
  • Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional
  • Peluncuran Resmi INA Digital
  • Peningkatan Indeks UN EGDI dari posisi 107 menuju posisi 64
2025 - 2045
Mendukung implementasi dasar hukum terkait Pemerintah Digital dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan pemerintah digital yang terintegrasi dan efisien