Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE

Tujuan SPBE :

  1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
  2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
  3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu


Kebijakan SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Arsitektur SPBE

  • Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional
  • Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

Manajemen SPBE

  • Peraturan Menteri Bappenas/PPN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE
  • Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Manajemen Risiko SPBE
  • Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Keamanan SPBE
  • Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE

Audit TIK

  • Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
  • Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE
  • Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Penetapan Aplikasi Umum

  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 356 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perdagangan

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

  • Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021
  • Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022
  • Keputusan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Lainnya

  • Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
  • Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
  • Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/13100/SJ Tahun 2019 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
  • Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE
  • Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional